Penyebaran informasi palsu atau hoaks politik masih menjadi ancaman serius dalam setiap gelaran pesta demokrasi. Hoaks tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi memecah persatuan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Hoaks politik bukan sekadar berita bohong biasa. Informasi ini umumnya dibuat dan disebarkan secara sengaja untuk memengaruhi opini publik, memanipulasi emosi pemilih, serta menjatuhkan pihak tertentu atau menguntungkan kelompok politik tertentu.
Secara umum, hoaks politik merupakan informasi yang dipelintir atau direkayasa dengan mencampurkan fakta dan kebohongan agar terlihat meyakinkan. Tujuannya beragam, mulai dari menebar ketakutan, memicu kemarahan publik, hingga mendelegitimasi penyelenggara pemilu dan lembaga negara.
Ciri-ciri Hoaks Politik
Hoaks politik memiliki pola yang relatif mudah dikenali apabila masyarakat lebih teliti saat menerima informasi.
Ciri pertama adalah penggunaan judul provokatif. Judul dibuat bombastis, emosional, dan memancing reaksi cepat pembaca, seperti marah atau terkejut. Tidak jarang judul tersebut tidak sesuai dengan isi berita atau bersifat clickbait.
Ciri berikutnya adalah manipulasi foto dan video. Pelaku hoaks kerap menggunakan gambar atau video lama dari peristiwa lain, lalu diberi narasi baru seolah-olah terkait dengan situasi politik terkini atau tokoh tertentu.
Pentingnya Bersikap Kritis
Masyarakat diimbau untuk menjadi pembaca yang kritis sebelum membagikan informasi di media sosial atau grup percakapan. Setiap informasi perlu diverifikasi dengan memeriksa sumber berita, kredibilitas media, serta membandingkan dengan pemberitaan dari media arus utama lainnya.
Pengecekan fakta juga dapat dilakukan melalui situs pemeriksa fakta atau dengan memanfaatkan fitur pencarian gambar terbalik untuk memastikan keaslian foto dan video.
Prinsip “saring sebelum sharing” menjadi kunci utama agar masyarakat tidak ikut menjadi bagian dari rantai penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.
Hoaks Cepat Menyebar karena Faktor Emosi
Hoaks politik cenderung cepat menyebar karena memainkan emosi pembaca. Banyak orang membagikan informasi yang sejalan dengan pandangan politiknya tanpa memeriksa kebenaran isi pesan tersebut.
Pesan hoaks di grup percakapan biasanya disertai ajakan seperti “sebarkan”, “viralkan”, atau “info penting”, tanpa mencantumkan sumber resmi dan waktu kejadian yang jelas.
Perlu diketahui, penyebaran hoaks di Indonesia memiliki konsekuensi hukum. Pelaku dapat dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara dan denda.
Kesimpulan
Hoaks politik merupakan bentuk polusi informasi yang sengaja diciptakan untuk mengaburkan fakta demi kepentingan tertentu.
Dengan meningkatkan literasi digital dan tidak mudah terprovokasi, masyarakat berperan penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dan bermartabat. (Ahaf)