Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh kritis di kediamannya sebagai langkah positif yang patut diapresiasi.
Namun demikian, ia menegaskan pertemuan tersebut harus diikuti dengan sikap terbuka dan kesungguhan pemerintah dalam menyerap kritik demi perbaikan kebijakan publik.
“Pertemuan itu mengindikasikan Presiden Prabowo tidak menganggap pihak yang berseberangan sebagai musuh. Justru mereka diundang untuk berdiskusi,” ujar Jamiluddin, dikutip dari Media Indonesia, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, dialog dengan tokoh-tokoh kritis semestinya dimaknai sebagai upaya menyamakan persepsi terkait berbagai persoalan kebangsaan, sekaligus memperkecil perbedaan pandangan dalam membangun negara.
“Diskusi tentu dimaksudkan untuk mempersamakan persepsi mengenai berbagai persoalan bangsa. Dengan cara ini, gap pendapat dalam membangun bangsa dan negara dapat diminimalkan,” katanya.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai langkah tersebut penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global. Semakin banyak elemen bangsa yang dilibatkan, kata dia, semakin kuat modal sosial pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan.
Jamiluddin juga menyoroti pertemuan tersebut sebagai upaya memutus distorsi informasi di lingkar kekuasaan.
“Presiden tidak hanya mendapatkan informasi dari ring satunya saja, tetapi juga dari kelompok anak bangsa lainnya. Ini penting karena budaya asal bapak senang masih sangat kental,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tanpa dialog dengan pihak kritis, presiden berpotensi hanya menerima laporan yang menyenangkan dan kehilangan gambaran utuh mengenai kondisi bangsa.
“Informasi yang tidak menyenangkan bisa saja tidak disampaikan. Akibatnya, presiden tidak mengetahui situasi dan kondisi bangsa yang sebenarnya,” jelasnya.
Dengan masukan yang lebih beragam, ia menilai kebijakan yang dihasilkan berpeluang lebih tepat sasaran dan memiliki legitimasi yang lebih luas di masyarakat.
“Informasi yang utuh tentu akan menghasilkan kebijakan yang lebih berpeluang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat,” tambahnya.
Meski demikian, Jamiluddin menekankan agar dialog dengan tokoh kritis tidak berhenti sebagai simbol politik semata, melainkan dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas.
“Selama pertemuan itu dimaksudkan untuk memperbaiki bangsa, tentu layak didukung. Melibatkan semua anak bangsa dalam pembangunan adalah keniscayaan,” tegasnya.
Ia juga menilai dialog terbuka berpotensi mengikis polarisasi antara pendukung dan penolak pemerintah.
“Dikotomi pendukung dan penolak Prabowo menjadi tidak relevan jika dialog dilakukan secara tulus dan terbuka,” terangnya.
Jamiluddin menambahkan, hasil dialog tersebut sebaiknya disampaikan secara terbuka kepada publik agar masyarakat mengetahui arah dan substansi pembahasan.
“Hasil dialog itu juga seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” pungkasnya. (Ahaf)